UU Tabungan Perumahan (Tapera) Resmi Disahkan DPR - INFO ASN & PENDIDIKAN

RUU TAPERA akhirnya resmi disahkan oleh menjadi UU Tapera oleh DPR. Apa itu UU tapera. UU Tapera merupakan Undang Undang yang mangatur tentang kewajiban karyawan maupun PNS (sudah ada dalam bentuk Taperum PNS) untuk memiliki tabungan perumahan rakyat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengungkapkan, dua fungsi paling menonjol dalam UU Tapera ini adalah sebagai sumber pembiayaan perumahan dan jaminan hari tua.

Dengan disahkannya UU ini,  semua anggota masyarakat yang sudah bekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan membayar iuran atau tabungan setiap bulan. Besarannya 3 persen, dengan usulan terdiri dari 2,5 persen disetorkan pekerja dan 0,5 persen disubsidi perusahaan.

Dana peserta akan dikelola Badan Pengelola Tapera untuk mewujudkan program bagi golongan MBR. Dengan cara ini, seluruh rakyat Indonesia dapat mempunyai rumah layak huni dari yang selama ini tidak menikmati akses Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

UU Tapera

Uang yang disetorkan pegawai nantinya akan dikelola Badan Pengelola Tapera. Rencananya, uang iuran itu akan digunakan membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.  Sementara bagi masyarakat non MBR dan yang sudah punya rumah ketika pensiun uang yang disetorkan akan dibayarkan kembali dengan jumlah sesuai setoran ditambah bunga. Prinsipnya gotong royong Yang berpenghasilan tinggi ikut menabung tapi tidak berhak lagi memperoleh bantuan pembiayaan rumah, tapi menerima jaminan hari tua

Setelah diundangkannya UU Tapera, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden dan peraturan Badan Pelaksana Tapera.

UU Tapera akan diterapkan efektif mulai Februari 2018 atau paling lambat 2 tahun sejak diundangkan.