Ia mengemukakan, cuti bersama pada waktu Lebaran sudah cukup banyak sejak 1 Juli PNS sudah masuk setengah hari dan liburan berlangsung sampai 10 Juli. Oleh karena itu dirinya meminta kepada PNS untuk tidak cuti pascalebaran karena akan banyak permintaan pelayanan masyarakat yang menumpuk setelah libur tersebut.
"Saya juga meminta kepada pejabat seperti bupati, gubernur dan juga pimpinan lembaga untuk tidak memberikan cuti kepada pegawainya minimal sepekan setelah Lebaran berlangsung," katanya.
"Apabila ada yang melanggar larangan tersebut oknum bersangkutan bisa dikenai sanksi tegas berupa penundaan kenaikan pangkat," ujar Yuddy ketika meninjau posko terpadu angkutan lebaran 2016 di terminal dua Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo, sabtu, (25/62016)
Kecuali, kata dia, untuk pegawai-pegawai yang pada saat Lebaran memang tidak libur seperti di kantor Bea dan Cukai dan Imigrasi yang bertugas di bandara ini.
Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menegaskan terkait dengan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk digunakan sebagai sarana mudik lebaran.
"Kalau tahun lalu mungkin masih bisa ditolerir karena pegawai tidak mampu untuk membeli tiket kereta api guna mudik ke kampung halaman masing-masing," katanya.
Namun, lanjut dia, saat ini pemerintah sudah memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh PNS aktif supaya mereka bisa berlebaran di kampung halaman.
"Kami kira jumlahnya sudah cukup untuk digunakan berlebaran di kampung halaman masing-masing. Oleh karena itu saat ini PNS harus melayani masyarakat," katanya.
Artinya menambah masa liburan Idul Fitri juga pasti dilarang.
