Presiden Joko Widodo berharap seluruh anggota Korps Pegawai RI (Korpri) menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.
 |
| KORPRI |
Hal itu disampaikan Jokowi dalam arahannya di upacara HUT ke-45 Korpri di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11/2016) pagi.
"Ketika kita bicara pemberantasan korupsi dan pungli, ketika kita bicara peningkatan kualitas pelayanan publik, ketika kita bicara memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik prima, maka sesungguhnya Korpri ada di garis depan perjuangan," ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh anggota Korpri untuk berbenah diri. Anggota Korpri harus disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi pada kerja.
"Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, misal ego sektoral, mental priayi, mental penguasa dan mental koruptif yang terpaku pada formalitas belaka," ujar Jokowi.
"Fokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat," lanjut dia.
Anggota Korpri, lanjut Jokowi, harus menjadi aset bangsa. Bukan malah sebaliknya, yakni menjadi masalah bagi bangsa.
Pelayanan publik yang cepat dan murah merupakan salah satu indikatornya.
Jokowi sekaligus mengingatkan, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI.
Dalam bentuk baru itu, fungsi pemerintahan yang diemban, berupa pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, memberikan perlindungan hukum, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta peningkatan kesejahteraan anggotanya.
"Saya berharap, Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam pelayanan publik, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan," ujar Jokowi.
Selasa pagi, Presiden menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-45 Korpri di Silang Monas. Sekitar 2.000 PNS berasal dari lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah turut dalam acara itu.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk memperbaiki layanan publik yang dikelola masing-masing.
"Sudah lama kita mendengar keluhan dari rakyat bahwa yang namanya pelayanan di instansi pemerintah itu sering identik dengan kurang cepat atau lambat, kemudian berbelit-belit. Ini masalah persepsi tapi banyak benarnya," kata Jokowi.
"Tempat pelayanan yang tidak nyaman, petugas yang melayani tidak pernah tersenyum, cemberut, tidak ramah dan kurang bersikap profesional," kata dia.
Jokowi ingin agar citra yang negatif akan pelayanan publik oleh instansi pemerintah tersebut hilang dari benak masyarakat. Untuk itu, setiap instansi pemerintahan harus melakukan perbaikan.
Apalagi saat ini juga rakyat semakin kritis, sering merespons pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
"Gampang sekali sekarang, begitu ada layanan enggak baik, tahu-tahu keluar di media sosial. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk komentar-komentar dan itu tidak bisa kita cegah sekarang ini. Ada yang melayani cemberut, tahu-tahu mukanya keluar di medsos," kata Jokowi.
Presiden mengatakan, dengan perkembangan media sosial, dunia sekarang betul-betul sudah sangat terbuka dan masyarakat semakin tahu hak-haknya.
Selanjutnya, masyarakat akan menuntut sebuah standar pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, setiap sentra pelayanan publik harus segara melakukan langkah-langkah perbaikan.
