Kemarin tepatnya tanggal 25 Mei 2021 melaksanakan Kick Off Meeting Pemutakhiran Data ASN (PDMASN) lewat Channel Youtube BKN. Dari hasil meeting tersebut dipaparkan mengenai apa dan bagaimana pemutakhiran data ASN. Di Awal meeting dibuka oeh Kepala BKN Bima Harya Wibisana. Kemudian Acara inti diisi pemaparan mengenai PDMASN tersebut oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara RI, Bapak Suherman. Berikut beberapa yang bisa admin sampaikan hasilnya.
PDM ASN menggunakan aplikasi, bagi ASN memggunakan MY SAPK yakni aplikasi teknologi seluler untuk PNS yang terhubung dengan database PNS Nasional untuk informasi profil PNS. MY SAPK tersedia dalam sistem android dan iOS (apple)
SIASN yaitu sistem Informasi ASN yang dikelola oleh BKN serta Helpdesk atau layanan bantuan bagi PNS ketika mengalami masalah dalam penggunaan aplikasi MYSAPK
Target Pendataan PDMASN
Target pendataan adalah PNS, PPPK dan Pejabat PTT Non ASN.
Pengguna PDM
Pengguna atau user PDM ini ada merupakan target pengguna (ASN, PPPK, PPT Non ASN), yang dikelola oleh admin verifikator, admin approval serta admin instansi.
Data Yang Bisa Dimutakhirkan
Data ASN yang bisa diperbaharui adalah data personal dan data riwayat, seperti riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat SKP, Riwayat penghargaan, riwayat keluarga dll.
Waktu Pelaksanaan PDMASN 2021
Waktu pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN dijadwalkan sebagai berikut:
1. Kick Off PDMASN Akhir Mei 2021
2. Aktivasi Akun MYSAPK BKN Juni 2021
3. Sosialisasi PDMASN : Juni - Juli 2021
4. Pelaksanaan PDMASN : Juli - Minggu Pertama Desember 2021
5. Verifikasi PDMASN : Agustus - Desember 2021
Aktivasi Akun MySAPK oleh ASN
Aktivasi Akun MYSAPK versi 2.1 wajib menggunakan akun email pemerintah yang nanti usernya dibuat di laman mail.go.id. Untuk teknisnya nanti akan disosialisasikan. Untuk login pertama kali silakan gunakan NIP dan NIK atau buka caranya di tautan ini.
Tampilan MYSAPK BKN
Beginilah tampilan aplikasi MYSAPK yang nanti wajib diinstal dan digunakan dalam pemutakhiran data mandiri ASN.
SIARAN PERS BKN
Mulai Juli 2021, ASN danPPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK
Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran ( updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.
Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.
Skema pemutakhiran data akan diawali dengan penunjukan user admin instansi pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) yang diluncurkan BKN pada Desember 2020. Penunjukan user admin ditetapkan oleh BKN atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di seluruh Instansi Pusat dan Daerah. Selanjutnya ASN dan PPT Non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup a. data personal; b. riwayat jabatan; c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus; d. riwayat SKP; e. riwayat penghargaan (tanda jasa); f. riwayat pangkat dan golongan ruang; g. riwayat keluarga; h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK); i. riwayat pindah instansi; j. riwayat CLTN; k. riwayat CPNS/PNS; dan l. riwayat organisasi.
Untuk mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non-ASN melakukan akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dengan menggunakan username dan password dan memilih menu Update Data Mandiri pada MySAPK untuk melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri. Apabila ASN dan PPT Non-ASN mengalami permasalahan akses maka dapat memilih bantuan pada sistem helpdesk yang ditetapkan BKN.
Seluruh ASN dan PPT Non-ASN diminta memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT Non-ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data, dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhiran lalu disimpan melalui MySAPK. Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN 87/2021. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non-ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.
Adapun jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021 yang diawali dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021. Berikutnya untuk pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Terakhir, proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.
Perlu diketahui, apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian jika Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.
