Laporkan Penyalahgunaan

Blog berisi kumpulan produk hukum Indonesia.
Diberdayakan oleh Blogger
Gambar tema oleh Igniel
Beranda  ›  peraturan presiden  ›  tunjangan kinerja

Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan; Perpres No 29 Tahun 2020


Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan; Perpres No 29 Tahun 2020

PERATURAN PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

TUNJANGAN  KINERJA PEGAWAI  DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.  bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan  reformasi birokrasi yang dicapai Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor   133  Tahun 2014  tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan  Republik Indonesia;

b. bahwa    berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  perlu   menetapkan Peraturan Presiden  tentang  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  di Lingkungan  Kejaksaan  Republik Indonesia;

Mengingat

  1. Pasal  4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang   Nomor     17    Tahun   2003     tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang  Nomor    1      Tahun   2004    tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil    Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan  Gaji Pegawai  Negeri  Sipil   sebagaimana    telah   beberapa   kali   diubah,    terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977  tentang   Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan   Badan  Layanan   Umum   sebagaimana   telah   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan  Umum ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
  8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  2019  tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  PRESIDEN  TENTANG TUNJANGAN  KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal  1

Dalam Peraturan  Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai   Negeri   Sipil,    yang  selanjutnya   disingkat   PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh  pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Pegawai   di   Lingkungan   Kejaksaan   Republik   Indonesia adalah  PNS  dan Pegawai  Lainnya yang berdasarkan keputusan  pejabat yang berwenang diangkat dalam  suatu jabatan  dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan  Kejaksaan  Republik Indonesia.
  3. Pegawai   Lainnya   adalah   pegawai   yang  diangkat   pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan   urusan     pemerintahan    di  bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi  birokrasi.

Pasal 2

(1)  Pegawai   di   Lingkungan   Kejaksaan   Republik  Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  diberikan  tunjangan kinerja  setiap  bulan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  setelah mempertimbangkan  penilaian  reformasi birokrasi,  capaian  kinerja organisasi,  dan capaian  kinerja individu.

Pasal  3

(1)   Tunjangan kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2 tidak  diberikan kepada:
        a.  Pegawai  di  Lingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang tidak  mempunyai jabatan tertentu;
        b.  Pegawai  di  Lingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang  diberhentikan  untuk  sementara atau dinonaktifkan;
        c.   Pegawai  di  Lingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang  diberhentikan   dari  jabatan   organiknya dengan diberikan   uang   tunggu   dan    belum   diberhentikan sebagai  pegawai;
        d.  Pegawai  di  Lingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang  menjalani  cuti  di  luar  tanggungan  negara  atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensmn; dan/atau
        e. Pegawai pada  badan  layanan  umum  yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Sadan Layanan  Umum sebagaimana   telah  diubah   dengan   Peraturan Pemerintah  Nomor 74  Tahun 2012 tentang  Perubahan Atas   Peraturan   Pemerintah  Nomor   23   Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Sadan Layanan  Umum.

(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang tidak  diberikan tunjangan  kinerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia.

Pasal 4

Tunjangan kinerja  setiap  bulan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  tercantum dalam  Lampiran  yang merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari  Peraturan  Presiden ini.

 Pasal  5

(1)   Tunjangan kinerja bagi  Pegawai di  Lingkungan  Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai  bulan April  2019.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  dengan memperhitungkan  capaian  kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 6

(1)   Jaksa Agung yang  mengepalai  dan  memimpin Kejaksaan  Republik  Indonesia  diberikan  tunjangan   kinerja   sebesar  150%  (seratus  lima puluh  persen)  dari tunjangan  kinerja pada   kelas  jabatan    17    (tujuh    belas)    di    Lingkungan Kejaksaan  Republik Indonesia.
(2)   Tunjangan    kinerja    bagi    Jaksa   Agung    sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  diberikan  terhitung  mulai  bulan April  2019.

Pasal 7

Pajak penghasilan  atas tunjangan kinerja  sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal  4   dan   Pasal   6   dibebankan   pada Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal  8

(1)   Jaksa  Agung   menetapkan   kelas  jabatan    pada   setiap jabatan  di   Lingkungan   Kejaksaan   Republik   Indonesia sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di  bidang pendayagunaan aparatur  negara dan reformasi birokrasi.
(2)   Perubahan    kelas   jabatan     pada    setiap    jabatan     di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah:
        a. mendapat   persetujuan    dari     menteri    yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi, jika tidak  mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja;  atau
        b. mendapat    persetujuan    dari     menteri    yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di  bidang pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan   pemerintahan   di   bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

Pasal 9

(1)   Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan  profesi   maka  tunjangan   kinerja   dibayarkan sebesar   selisih  antara   tunjangan   kinerja   pada   kelas jabatannya dengan tunjangan profesi  pada jenjangnya.
(2)  Jika    tunjangan   profesi   yang    diterima    sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  lebih   besar dari  pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan  profesi pada jenjangnya.

Pasal  10

(1)   Pada  saat  Peraturan  Presiden ini  mulai berlaku,  seluruh Pegawai   di   Lingkungan   Kejaksaan   Republik   Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan  agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dimonitor  dan  dievaluasi secara berkala  oleh  Jaksa Agung  dan Tim   Reformasi  Birokrasi Nasional,  baik masing-masing maupun bersama-sama.

Pasal  11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2   sampai  dengan  Pasal   10   diatur dengan Peraturan Kejaksaan  Republik Indonesia.

Pasal  12

Pada  saat   Peraturan   Presiden   ini   mulai   berlaku,   semua peraturan  perundang-undangan  yang merupakan  peraturan pelaksanaan dari  Peraturan  Presiden Nomor 88  Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan  Presiden Nomor  133 Tahun 2014  tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di   Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak   bertentangan   dengan   ketentuan dalam Peraturan  Presiden ini.

Pasal  13

Pada  saat  Peraturan  Presiden ini  mulai  berlaku,  Peraturan Presiden   Nomor  88   Tahun   2018  tentang  Perubahan  atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun  2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di  Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan  Presiden  ini  mulai  berlaku  pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Presiden  ini dengan  penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan  di Jakarta
pada tanggal  13  Februari  2020

PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan  di Jakarta
pada tanggal  17  Februari  2020

MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

PerPres no 29 tahun 2020 Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan

 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Kinerja Kejaksaan

No Kelas Jabatan Tunjangan   Kinerja
1. 18 (Non Grade) Rp. 38.226.000,00
2. 17 Rp. 33.240.000,00
3. 16 Rp. 27.577.500,00
4. 15 Rp. 19.280.000,00
5. 14 Rp. 17.064.000,00
6. 13 Rp. 10.936.000,00
7. 12 Rp. 9.896.000,00
8. 11 Rp. 8.757.600,00
9. 10 Rp. 5.979.200,00
10. 9 Rp. 5.079.200,00
11. 8 Rp. 4.595.150,00
12. 7 Rp. 3.915.950,00
13. 6 Rp. 3.510.400,00
14. 5 Rp. 3.134.250,00
15. 4 Rp. 2.985.000,00
16. 3 Rp. 2.898.000,00
17. 2 Rp. 2.708.250,00
18. 1 Rp. 2.531.250,00


Dokumen lengkap Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan; Perpres No 29 Tahun 2020 unduh di bawah
 

  

 

Teknis Pemberian Tunjangan     Kinerja    Pegawai    di     Lingkungan     Kejaksaan Republik Indonesia diatur lewat  Peraturan  Kejaksaan RI nomor 4 tahun 2020


 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN  TUNJANGAN  KINERJA  PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK  INDONESIA |
DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
 
bahwa untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal   11  Peraturan Presiden  Nomor 29  Tahun  2020 tentang  Tunjangan  Kinerja Pegawai di  Lingkungan  Kejaksaan  Republik Indonesia,  perlu menetapkan  Peraturan  Kejaksaan  tentang  Pemberian Tunjangan     Kinerja    Pegawai    di     Lingkungan     Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat

  1. Undang-Undang    Nomor     16    Tahun    2004    tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia 
  2. Peraturan   Presiden  Nomor   38    Tahun   2010   tentang Organisasi dan Tata Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia se bagaimana   telah  diubah   dengan  Peraturan   Presiden Nomor    29     Tahun    2016    tentang    Perubahan    atas Peraturan  Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  3. Peraturan   Presiden  Nomor   29    Tahun   2020   tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik  Indonesia 
  4. Peraturan  Jaksa Agung  Nomor  PER-006/ A/JA/07/2017 tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor  6 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Peraturan   Jaksa  Agung  Nomor  PER- 006/ A/JA/7/2017  tentang  Organisasi dan  Tata Kerja Kejaksaan   Republik  Indonesia
Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaan

BAB I KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Kejaksaan  ini yang dimaksud dengan:

  1. Kejaksaan  Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di  bidang penuntutan serta kewenangan lain  berdasarkan undang-undang.
  2. Tunjangan   Kinerja   adalah   tunjangan   yang  diberikan kepada  Pegawai berdasarkan  capaian  kinerja yang pelaksanaannya   sesuai    dengan   Peraturan    Presiden Nomor 29 Tahun  2020     tentang   Tunjangan   Kinerja Pegawai di Lingkungan  Kejaksaan  Republik Indonesia.
  3. Pegawai   di   lingkungan   Kejaksaan   Republik  Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah  Pegawai Negeri Sipil  dan  pegawai lainnya  yang berdasarkan  Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam  suatu  jabatan  atau ditugaskan  dan  bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan.
  4. Kelas Jabatan  adalah tingkat  jabatan   struktural maupun jabatan fungsional di Kejaksaan     yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
  5. Jaksa adalah  pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh  undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum  dan    melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 2

(1)     Setiap   Pegawai   berhak  menerima  Tunjangan  Kinerja setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Pemberian  Tunjangan  Kinerja  sebagaimana  dimaksud pada  ayat   (1)    diperhitungkan  berdasarkan   capaian kinerja dan/ atau aspek kedisplinan.
(3)    Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas  Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)   tercantum dalam Lampiran  I   yang   merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari  Peraturan Kejaksaan ini.

BAB II

HARi DAN JAM KERJA

Pasal 3

Hari kerja di  lingkungan Kejaksaan ditetapkan 5 (lima)  hari kerja  per   minggu,  mulai  hari  Senin  sampai  dengan  hari Jumat kecuali  ditentukan lain  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)     Hari   kerja   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3 meliputi  37 ,5  (tiga  puluh  tujuh  koma lima)  jam kerja efektif.
(2)    Jam  kerja efektif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dalam  1    (satu)  hari  kerja ditentukan  selama 7,5   (tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat.
(3)     Hari  dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2)  ditentukan  sebagai berikut:
(4)     Perhitungan  jam  kerja  efektif pada  hari  Senin  sampai dengan    Kamis   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (3) huruf  a   ditetapkan  mulai   pukul   07.00  hingga  pukul
08.00  untuk   daftar   kedatangan,    dan   untuk   daftar pulang    dapat    dimulai   pukul     15.31     dengan   tetap memenuhi  jumlah jam  kerja  efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)     Perhitungan    jam    kerja    efektif   pada    hari    Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 untuk daftar kedatangan  dan  untuk   daftar  pulang  dapat  dimulai pukul  16.01  dengan tetap  memenuhi jumlah jam kerja efektif sebagaimana  dimaksud pada ayat (2).
(6)     Pelaksanaan pekerjaan di  luar  kantor dan/ atau di  luar ketentuan jam kerja  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3),   untuk  dapat  diperhitungkan  mendapatkan Tunjangan Kinerja   harus disertai bukti pendukung baik secara tertulis maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 5

(1)     Pekerjaan  yang  dilakukan  di  luar  kantor  dan/atau  di luar  ketentuan jam kerja se bagaimana dimaksud dalam Pasal  4 ayat (6),  meliputi:
a.    koordinasi dengan instansi luar;
b.    konsultasi,  mediasi,  negosiasi dan tugas non  litigasi;
c.    sosialisasi;
d.    supervisi;
e.    inspeksi;
f.    penyelidikan;
g.    penyidikan;
h.   penuntutan;
1.    mengikuti persidangan;
J.     penugasan intelijen;
k.    pendidikan dan  pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
l.     rapat,  seminar,  ceramah,  lokakarya;
m.  mengajar,  penelitian;
n.   penyuluhan    hukum    dan    penerangan    hukum;dan/atau
o.    tugas lain,  baik  di dalam maupun di luar negeri.

(2)    Pekerjaan yang   dilakukan  di  luar  kantor dan/atau  di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

BAB III
PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal  6

(1)    Setiap  Pegawai   di  lingkungan  Kejaksaan  wajib  mengisi daftar  kedatangan  dan  daftar  pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik.
(2)    Setiap    Pegawai    yang     mengisi    daftar    kedatangan melewati pukul 08.00 dianggap terlambat datang masuk kantor  dan  pegawai   yang   pulang  sebelum  memenuhi jam kerja efektif sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4 ayat   (4)    dan   ayat   (5)    dianggap   pulang   sebelum waktunya.
(3)    Setiap  Pegawai   yang   tidak  mengisi daftar  kedatangan dan daftar pulang maka Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir.
{4)     Dalam hal daftar kedatangan  dan daftar  pulang melalui mesin elektronik mengalami kerusakan  atau belum tersedia,    disediakan   daftar   kedatangan   dan   daftar pulang secara manual oleh  unit kerja masing-masing.
{5)     Bagi Pegawai yang melaksanakan  tugas jaga Keamanan Dalam    dan/ atau    Tugas    Piket    dikecualikan     dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2).
{6)     Ketentuan  mengenai bentuk  formulir daftar  kedatangan dan    daftar    pulang    secara    manual     sebagaimana dimaksud  pada  ayat  {4)  tercantum  dalam  Lampiran  II yang    merupakan     bagian    tidak    terpisahkan     dari Peraturan  Kejaksaan  ini.

BAB V

BESARAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN  KINERJA

Pasal 11

(1)     Pegawai    berhak    menerima   pembayaran    Tunjangan Kinerja   secara  utuh   kecuali   ditentukan   lain   dalam ketentuan ini.
(2)     Besarnya   Tunjangan   Kinerja    untuk    Calon   Pegawai Negeri  Sipil  yaitu  sebesar  80%   (delapan  puluh  persen) dari  Kelas Jabatan pelaksana  di unit kerjanya.

Pasal 12

Pembayaran penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dilakukan terhitung mulai bulan April  2019.

Pasal 13

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Jaksa yang  merangkap jabatan struktural di  lingkungan  Kejaksaan,  hanya diberikan satu  Tunjangan Kinerja  yang  menguntungkan  bagi   Pegawai  yang bersangkutan.

Pasal 14

(1)   Jaksa Agung  yang  mengepalai dan memimpin Kejaksaan Republik Indonesia diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150%   (seratus   lima    puluh   persen)   dari   Tunjangan Kinerja    pada    Kelas   Jabatan   17    (tujuh    belas)    di lingkungan Kejaksaan.
(2)     Wakil Jaksa Agung  diberikan  Tunjangan  Kinerja  pada kelas jabatan  18 (non grade)  di lingkungan Kejaksaan.

Pasal  15

Kelas  Jabatan  pada setiap jabatan di  lingkungan  Kejaksaan ditetapkan  oleh   Jaksa  Agung  sesuai  dengan  persetujuan menteri  yang  menyelenggarakan urusan   pemerintahan  di bidang   pendayagunaan   aparatur   negara   dan   reformasi birokrasi.

Pasal  16

(1)     Pelaksanaan      pengurangan      Tunjangan       Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
        a.   setiap Pegawai yang terlambat datang masuk kantor dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja    sebesar   1 %   (satu    persen)    dari  jumlah Tunjangan Kinerja;
        b. setiap Pegawai  yang pulang sebelum waktunya, dikenakan   pengurangan   pembayaran   Tunjangan  Kinerja    sebesar   1 %    (satu    persen)    dari   jumlah Tunjangan Kinerja;
        c.    setiap Pegawai  yang  tidak mengisi daftar kedatangan dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja  sebesar 2%  {dua  persen)  dari jumlah Tunjangan Kinerja;
        d.    setiap   Pegawai   yang   tidak   mengisi  daftar  pulang,  dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja  sebesar 2%  (dua  persen)  dari jumlah Tunjangan Kinerja;
        e.    setiap  Pegawai   yang   mengajukan  izin  tidak  masuk kantor, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2%  (dua persen)  per hari kerja dari jumlah Tunjangan Kinerja;
        f.        setiap    Pegawai    yang    tidak    masuk   kerja   tanpa keterangan dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 5% {lima persen) per hari kerja dari jumlah Tunjangan  Kinerja;
        g.    setiap  Pegawai yang  tidak  masuk kerj tanpa keteranganselama 1  {satu)   bulan  penuh,   tidak diberikan tunjangan kinerja;
        h.    setiap  Pegawai   yang   melaksanakan  tugas  belajar yang dibiayai oleh Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, atau lembaga nasional/internasional yang memperoleh izin  pimpinan, dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan  Kinerja  sebesar  50%  {lima puluh   persen)   sampai   dengan  selesai   menjalani tugas belajar, Tunjangan Kinerja akan dibayarkan kembali secara penuh  terhitung  sejak  menjalankan tugas pada satuan kerja di Kejaksaan;
        i.        setiap   Pegawai   yang    telah   selesai  melaksanakan tugas  Keamanan  Dalam dan / atau  Tugas Piket dan tidak  masuk  kantor  pada  hari  berikutnya  karena Bebas  Piket,   tidak  dikenakan  pengurangan Tunjangan Kinerja;  dan/ atau
        j.   setiap    Pegawai     yang     mendapat    perintah melaksanakan tugas di luar kantor serta tidak memungkinkan   untuk   mengisi  daftar  kedatangan  dan/ataudaftar  pulang,  tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.

(2)   Pelaksanaan  pengurangan  Tunjangan  Kinerja  yang disebabkan karena menjalankan  cuti,  dilaksanakan dengan ketentuan sebagai  berikut:
     a.  setiap Pegawai yang menjalani cuti tahunan  tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja;
     b.  setiap Pegawai yang  menjalani cuti besar  dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai  berikut:

  1. pengurangan Tunjangan Kinerja untuk bulan pertama sebesar 50%  (lima  puluh  persen);
  2. pengurangan  Tunjangan   Kinerja   untuk  bulan kedua  sebesar  75%   (tujuh  puluh  lima   persen); dan
  3. pengurangan  Tunjangan   Kinerja   untuk  bulan ketiga  sebesar 90%  (sembilan  puluh  persen);

c.    setiap  Pegawai  yang  menjalani cuti sakit   dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja  sebagai berikut:

  1. sakit selama 1   (satu)  sampai  dengan 2 (dua)  hari kerja sebesar 0% (nol persen);
  2. sakit selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebesar 10%  (sepuluh persen);
  3. sakit    selama   6    (enam)    sampai    dengan   10 (seputuh)   hari   kerja  sebesar  15%   (lima  belas persen);
  4. sakit   selama   11   (sebelas)   sampai   dengan   14 (empat belas) hari  kerja sebesar 25%  (dua puluh lima persen);
  5. sakit  selama  15  (lima  belas)  sampai  dengan 30 (tiga puluh)  hari kerja sebesar 50%  (lima puluh persen);
  6. sakit  selama 31  (tiga  puluh  satu)  sampai  dengan 60  (enam  puluh)  hari  kerja sebesar 75%  (tujuh puluh lima persen);
  7. sakit   selama   61    (enam   puluh  satu)   sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari  kerja sebesar 80% (delapan puluh persen);  atau
  8. sakit  lebih    dari   180   (seratus   delapan  puluh) sampai  dengan  540    (lima   ratus  empat  puluh) hari kerja sebesar 90%  (sembilan  puluh persen);


d.  bagi Pegawai yang melaksanakan  cuti melahirkan, Tunjangan   Kinerja    dikurangi    dengan   ketentuan sebagai  berikut:

  1. Pegawai   yang    melaksanakan   cuti   melahirkan untuk  kelahiran anak  pertama  sampai  dengan kedua tidak  dikenakan pengurangan  Tunjangan Kinerja;  dan
  2. Pegawai   yang   melaksanakan    cuti    melahirkan untuk      kelahiran     anak     ketiga     dikenakan pengurangan Tunjangan  Kinerja  sebagai  berikut:

        a)    sampai  dengan  30  (tiga  puluh)   hari pertama sebesar 40%  (empat puluh persen);
        b)    sampai   dengan  30   (tiga   puluh)   hari   kedua sebesar 70%  (tujuh  puluh  persen);  dan
        c)    sampai   dengan  30   (tiga   puluh)   hari  ketiga sebesar 80%  (delapan  puluh persen);
        e.    setiap  Pegawai  yang  menjalani  cuti  karena  alasan penting dikenakan  pengurangan  Tunjangan  Kinerja sebesar 2%  (dua  persen)  per hari kerja.
        f.    setiap    Pegawai     yang    menjalani     cuti     di     luar tanggungan negara tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja.

 BAB VII

TATA  CARA PEMBAYARAN

Pasal  18

(1)   Pembayaran  Tunjangan   Kinerja   dilaksanakan   dengan cara sebagai berikut:
        a.   daftar  pembayaran Tunjangan  Kinerja  dibuat per bulan;
        b.  Tunjangan  Kinerja   kepada   Pegawai  yang melaksanakan mutasi,  diberikan  di  tempat  tugas yang  baru  dengan  perhitungan   kehadiran   dari tempat asal dengan disertai bukti rekapitulasi;
        c.    Tunjangan Kinerja Pegawai yang memasuki usia pensiun  sebagai Pegawai Negeri Sipil  sebelum peraturan  ini   berlaku  tetap  memperoleh  haknya sesuai dengan jabatan terakhir;  dan/ atau
        d.     pembayaran    Tunjangan    Kinerja     dilaksanakan setelah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil rekapitulasi    kehadiran   sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal    10    ayat   (3)    diterima   oleh    Biro Keuangan, Asisten Bidang Pembinaan, Subbagian Pembinaan,  atau Urusan  Pembinaan.

(2)     Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Teknis Pemberian Tunjangan     Kinerja    Pegawai    di     Lingkungan     Kejaksaan Republik Indonesia diatur lewat  Peraturan  Kejaksaan RI nomor 4 tahun 2020 silakan unduh di bawah ini

peraturan presiden tunjangan kinerja
SHARE WhatsApp

Related Posts