Aturan Baru Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); Permendikdasmen No 3 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas dalam proses penerimaan murid baru di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut adalah penjelasan dan uraian mengenai peraturan ini berdasarkan konteks yang dikumpulkan dari sumber-sumber terkini:

Latar Belakang

Perubahan dari PPDB menjadi SPMB tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya, seperti manipulasi data zonasi, ketidakadilan dalam distribusi murid, dan kurangnya fleksibilitas bagi kelompok tertentu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa peraturan ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta zaman.

Peraturan ini mulai disusun melalui konsultasi publik pada awal 2025, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, penyelenggara pendidikan, akademisi, dan masyarakat umum. Hasil dari konsultasi ini menjadi dasar penyempurnaan sistem yang kemudian diresmikan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025.

Isi Utama Peraturan

Peraturan ini mengatur sistem SPMB dengan beberapa poin utama sebagai berikut:
Empat Jalur Penerimaan
SPMB 2025 memperkenalkan empat jalur penerimaan murid baru yang lebih jelas dan disempurnakan dibandingkan PPDB sebelumnya. Jalur-jalur tersebut adalah:

Jalur Domisili: Pengganti jalur zonasi, berbasis jarak tempat tinggal murid ke sekolah. Perubahan nama ini dilakukan untuk menghindari miskonsepsi bahwa penerimaan hanya bergantung pada zonasi semata.

Jalur Afirmasi: Ditujukan untuk kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas dan murid dari keluarga kurang mampu, dengan kuota yang ditingkatkan dibandingkan sistem sebelumnya untuk memastikan inklusivitas.

Jalur Prestasi: Disediakan bagi murid yang memiliki pencapaian akademik atau non-akademik tertentu, memberikan penghargaan atas kemampuan individu.

Jalur Mutasi: Diperuntukkan bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau guru yang mengajar di sekolah tertentu, memastikan mobilitas orang tua tidak mengganggu pendidikan anak.

Satu Gelombang Penerimaan untuk Sekolah Negeri

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah ketentuan bahwa sekolah negeri hanya boleh menyelenggarakan satu gelombang penerimaan murid baru dalam satu tahun ajaran. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses, mengurangi kebingungan orang tua, dan mencegah praktik penerimaan berulang yang dapat memicu ketidakadilan.

Transparansi dan Akuntabilitas

SPMB dirancang agar lebih transparan dengan memungkinkan masyarakat mengetahui kapasitas daya tampung sekolah serta peluang penerimaan di sekolah negeri maupun swasta. Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon murid ke dinas pendidikan, yang kemudian akan menyalurkan murid tersebut ke sekolah lain dalam domisili terdekat jika daya tampung penuh.

Penyesuaian untuk Jenjang Pendidikan

Untuk jenjang SD, tidak ada perubahan signifikan dalam sistem penerimaan, dengan fokus utama pada jalur domisili.

Untuk SMP dan SMA, persentase masing-masing jalur akan disesuaikan berdasarkan kajian akademik dan pengalaman penerapan sejak 2017, memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan lokal.

Persyaratan Usia

Persyaratan usia tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya dengan sedikit penyesuaian:
TK: 4-5 tahun (kelompok A) dan 5-6 tahun (kelompok B).

SD: Wajib menerima murid berusia 7 tahun, dengan pengecualian usia minimal 6 tahun (atau 5 tahun 6 bulan dengan rekomendasi psikolog untuk bakat istimewa).

Tujuan dan Manfaat

Peraturan ini memiliki beberapa tujuan utama:
Pemerataan Akses Pendidikan: Memastikan setiap anak, termasuk dari kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Keadilan: Mengurangi celah manipulasi seperti pengaturan zonasi atau penyalahgunaan jalur tertentu.

Efisiensi: Dengan satu gelombang penerimaan, proses menjadi lebih terorganisir dan mengurangi beban administrasi sekolah serta orang tua.

Kualitas Pendidikan: Memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengelolaan murid baru yang selaras dengan kapasitas sekolah.

Implementasi

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026, dengan proses penerimaan biasanya dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya untuk sekolah negeri. Kemendikdasmen akan bekerja sama dengan dinas pendidikan daerah untuk memastikan sosialisasi dan pelaksanaan berjalan lancar. Sekolah swasta juga diharapkan menyesuaikan sistem penerimaan mereka agar selaras dengan semangat inklusivitas dan transparansi yang ditekankan dalam SPMB.

Tantangan dan Kritik

Meskipun mendapat sambutan positif, beberapa pihak mengkhawatirkan tantangan dalam implementasi, seperti:
Kapasitas sekolah negeri yang terbatas di daerah padat penduduk.
Potensi kesulitan verifikasi data domisili dan afirmasi tanpa sistem evaluasi yang ketat.
Kebutuhan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pendaftaran yang transparan.

Namun, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa peraturan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan masukan masyarakat dan pengalaman di lapangan.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru adalah langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, SPMB diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Keberhasilan peraturan ini akan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya.

Penjabaran Pasal per Pasal

Berikut adalah penjelasan pasal per pasal dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) :

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Definisi Istilah

Mendefinisikan istilah-istilah penting dalam peraturan ini, seperti:
- SPMB : Sistem penerimaan murid baru yang bertujuan memberikan layanan pendidikan bermutu.
- Satuan Pendidikan : Kelompok layanan pendidikan formal, nonformal, atau informal.
- Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, Mutasi : Jalur-jalur penerimaan murid baru berdasarkan domisili, afirmasi sosial, prestasi, dan mutasi.

BAB II: PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu: Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6: Jalur Penerimaan Murid Baru

Penerimaan murid baru untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan melalui jalur:
1. Domisili : Berdasarkan domisili calon murid.
2. Afirmasi : Untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
3. Prestasi : Untuk calon murid dengan prestasi akademik/nonakademik.
4. Mutasi : Untuk calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali atau anak guru.

Pasal 7: Pengecualian Jalur Prestasi

Jalur prestasi tidak berlaku untuk SD .
Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk satuan pendidikan tertentu, seperti:
- Sekolah kerja sama internasional.
- Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Bagian Kedua: Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pasal 8: Persyaratan Umum dan Khusus

Calon murid harus memenuhi:
1. Persyaratan umum : Usia minimal/maksimal dan telah menyelesaikan jenjang sebelumnya.
2. Persyaratan khusus : Sesuai jalur penerimaan (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi).

Pasal 9–15: Persyaratan Umum

TK : Usia 4–6 tahun.
SD : Usia minimal 6 tahun (bisa dikecualikan menjadi 5 tahun 6 bulan untuk anak berbakat).
SMP : Usia maksimal 15 tahun dan telah lulus SD.
SMA/SMK : Usia maksimal 21 tahun dan telah lulus SMP.
Persyaratan usia dapat dikecualikan untuk penyandang disabilitas atau sekolah khusus.

Pasal 16–23: Persyaratan Khusus

Jalur Domisili : Kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran.
Jalur Afirmasi : Kartu keikutsertaan program keluarga tidak mampu atau kartu penyandang disabilitas.
Jalur Prestasi : Sertifikat/piagam prestasi yang divalidasi oleh pemerintah daerah.
Jalur Mutasi : Surat penugasan dari instansi/orang tua/wali.

Bagian Ketiga: Perencanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 24: Komponen Perencanaan

Meliputi:
1. Penetapan wilayah penerimaan murid.
2. Penentuan persentase daya tampung setiap jalur.
3. Penyusunan petunjuk teknis.
4. Pembentukan panitia.
5. Penyediaan aplikasi daring.
6. Sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 25–29: Penetapan Wilayah dan Daya Tampung

Wilayah penerimaan murid ditetapkan berdasarkan:
- Pendekatan administratif (kelurahan/desa, kecamatan).
- Radius satuan pendidikan.
- Metode lain sesuai karakteristik daerah.
Daya tampung dihitung berdasarkan jumlah ruang kelas dan kapasitas maksimal murid per rombongan belajar.

Pasal 30–32: Persentase Kuota Jalur

Persentase kuota untuk setiap jalur:
- Domisili : Minimal 70% (SD), 40% (SMP), 30% (SMA).
- Afirmasi : Minimal 15% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA).
- Prestasi : Minimal 25% (SMP), 30% (SMA).
- Mutasi : Maksimal 5%.

Bagian Keempat: Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 37–40: Tahapan Pelaksanaan

Terdiri dari:
1. Pengumuman pendaftaran.
2. Pendaftaran (daring/luring).
3. Seleksi berdasarkan dokumen persyaratan.
4. Pengumuman hasil seleksi.
5. Daftar ulang.

Pasal 41–48: Seleksi

Prioritas seleksi berdasarkan:
- Usia, jarak tempat tinggal, dan kemampuan akademik.
- Tes bakat dan minat untuk SMK.

BAB III: PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 55–61

Murid pindahan dapat diterima di luar proses SPMB.
Syarat:
- Surat pernyataan dari sekolah asal.
- Lulus tes kelayakan dan penempatan.

BAB IV: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 62–65

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh:
- Kementerian kepada pemerintah daerah.
- Inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menyempurnakan kebijakan.

BAB V: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66–67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (28 Februari 2025).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN

Metode Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru :
- Pendekatan wilayah administratif.
- Pendekatan radius satuan pendidikan.
- Metode lain sesuai karakteristik daerah.
Simulasi Penghitungan Daya Tampung :
- Rumus penghitungan daya tampung berdasarkan jumlah ruang kelas dan kapasitas maksimal murid.

Demikian penjelasan pasal per pasal dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

Permendikbud PPDB