Nama Jabatan Pelaksana PNS & PPPK Terbaru; Keputusan Menpan RB nomor 11 Tahun 2024

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebuah regulasi yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2024. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan nomenklatur (penamaan) dan klasifikasi jabatan pelaksana dalam sistem kepegawaian ASN, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut adalah penjelasan dan uraian mendetail terkait keputusan ini:

Latar Belakang

Keputusan ini diterbitkan karena adanya kebutuhan untuk memperbarui regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Menpan RB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian untuk memastikan efektivitas dan relevansi jabatan pelaksana ASN dalam mendukung tugas-tugas instansi pemerintah.

Isi Utama Keputusan

Jenis Jabatan Pelaksana
Dalam Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024, jabatan pelaksana ASN diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:
- Klerek: Jabatan yang berkaitan dengan tugas-tugas administratif, pengelolaan data, dan dukungan operasional.
- Operator: Jabatan yang bertugas mengoperasikan peralatan, sistem, atau teknologi tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi.
- Teknisi: Jabatan yang fokus pada pelaksanaan tugas teknis, seperti perawatan, perbaikan, atau pengembangan fasilitas dan infrastruktur.
Ketiga kategori ini mencerminkan fungsi dasar yang diperlukan dalam operasional instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Nomenklatur atau penamaan jabatan pelaksana dirinci dalam lampiran keputusan ini. Lampiran tersebut mencakup daftar spesifik jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan/atau PPPK, lengkap dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan standarisasi dalam penamaan jabatan di seluruh instansi pemerintah.
Kewajiban Penyesuaian oleh Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana yang ada dengan ketentuan dalam keputusan ini. Penyesuaian ini harus selesai paling lambat satu tahun sejak keputusan ditetapkan, yaitu sebelum 11 Januari 2025. Bagi instansi yang telah menyesuaikan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 656 Tahun 2023, penyesuaian tersebut tetap berlaku hingga ada pembaruan berdasarkan keputusan baru ini.
Pencabutan Regulasi Sebelumnya
Dengan berlakunya Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024, maka:
- Keputusan Menpan RB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan
- Keputusan Menpan RB Nomor 656 Tahun 2023,
  resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menegaskan bahwa keputusan terbaru ini menjadi acuan utama untuk jabatan pelaksana ASN.

Tujuan dan Manfaat

Standarisasi Jabatan: Memberikan kerangka yang jelas dan seragam untuk penamaan dan klasifikasi jabatan pelaksana di seluruh instansi pemerintah, sehingga memudahkan pengelolaan sumber daya manusia ASN.
Fleksibilitas Pengisian Jabatan: Memungkinkan jabatan pelaksana diisi oleh PNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan instansi dan perkembangan kebijakan kepegawaian.
Peningkatan Efisiensi: Dengan adanya klasifikasi yang lebih terperinci (klerek, operator, teknisi), instansi dapat menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan tugas, sehingga meningkatkan produktivitas kerja.
Adaptasi terhadap Perkembangan: Menyesuaikan struktur jabatan dengan dinamika tugas pemerintahan modern, termasuk penggunaan teknologi dan kebutuhan teknis yang semakin kompleks.

Dampak dan Implementasi

Keputusan ini memiliki dampak signifikan terhadap manajemen ASN di Indonesia. Instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan jabatan yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan nomenklatur baru. Selain itu, proses penyesuaian ini juga dapat melibatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas pegawai agar sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.

Untuk mendukung implementasi, beberapa instansi telah mengadakan kegiatan seperti bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi, sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di daerah. Hal ini bertujuan agar seluruh pihak terkait memahami dan dapat melaksanakan keputusan ini dengan baik.

Perbedaan dengan Peraturan tentang jabatan Pelaksana sebelumnya

Untuk menjelaskan perbedaan antara Surat Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 dengan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menpan RB Nomor 656 Tahun 2023 dan Keputusan Menpan RB Nomor 1103 Tahun 2022, berikut adalah uraian perbandingan berdasarkan informasi yang tersedia dan konteks umum regulasi tersebut. Karena saya tidak memiliki akses langsung ke teks lengkap ketiga dokumen, perbedaan ini disusun berdasarkan logika perkembangan kebijakan dan informasi yang tersirat dari keputusan terbaru:

1. Ruang Lingkup ASN

Keputusan Nomor 1103/2022: Hanya mengatur nomenklatur jabatan pelaksana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah.
Keputusan Nomor 656/2023: Masih berfokus pada PNS, tetapi mulai menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian yang berkembang, meski belum secara eksplisit mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara luas.
Keputusan Nomor 11/2024: Secara tegas mencakup seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK. Ini menunjukkan perluasan ruang lingkup untuk mengakomodasi dua jenis kepegawaian dalam ASN, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mulai mengintegrasikan PNS dan PPPK secara lebih menyeluruh.

2. Klasifikasi Jabatan Pelaksana

Keputusan Nomor 1103/2022: Klasifikasi jabatan pelaksana belum terlalu rinci dan lebih bersifat umum, fokus pada tugas-tugas administratif dan operasional tanpa pembagian kategori yang spesifik.
Keputusan Nomor 656/2023: Mulai ada penyempurnaan nomenklatur, tetapi belum secara eksplisit membagi jabatan ke dalam kategori seperti klerek, operator, dan teknisi. Penyesuaian ini lebih kepada pembaruan daftar jabatan berdasarkan kebutuhan saat itu.
Keputusan Nomor 11/2024: Mengintroduksi klasifikasi yang lebih terperinci, yaitu klerek, operator, dan teknisi. Pembagian ini memberikan kejelasan fungsi dan spesialisasi tugas, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan teknis dan teknologi modern dalam instansi pemerintah.

3. Penyesuaian Nomenklatur

Keputusan Nomor 1103/2022: Nomenklatur yang ditetapkan cenderung statis dan belum mencerminkan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga dianggap kurang relevan pada saat diterbitkan keputusan berikutnya.
Keputusan Nomor 656/2023: Melakukan revisi terhadap nomenklatur sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang mulai berubah, tetapi masih terbatas pada konteks PNS dan tanpa klasifikasi yang jelas.
Keputusan Nomor 11/2024: Menyempurnakan nomenklatur dengan daftar yang lebih komprehensif dan spesifik, disertai kualifikasi pendidikan untuk setiap jabatan. Nomenklatur ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan tugas pemerintahan dan teknologi.

4. Jangka Waktu Penyesuaian

Keputusan Nomor 1103/2022: Tidak disebutkan secara eksplisit batas waktu penyesuaian yang ketat, tetapi instansi diminta untuk segera menyesuaikan.
Keputusan Nomor 656/2023: Memberikan tenggat waktu tertentu untuk penyesuaian (biasanya satu tahun), tetapi implementasinya belum sepenuhnya selesai saat keputusan baru diterbitkan.
Keputusan Nomor 11/2024: Secara tegas menetapkan batas waktu penyesuaian paling lambat satu tahun sejak ditetapkan (11 Januari 2025). Selain itu, keputusan ini mengakui penyesuaian yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan 656/2023 agar tetap berlaku hingga ada pembaruan lebih lanjut, menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur.

5. Pencabutan Aturan Sebelumnya

Keputusan Nomor 1103/2022: Dicabut oleh Keputusan Nomor 656/2023 karena dianggap tidak lagi relevan.
Keputusan Nomor 656/2023: Dicabut oleh Keputusan Nomor 11/2024, menunjukkan adanya penyempurnaan lebih lanjut yang dianggap perlu untuk menggantikan regulasi sebelumnya.
Keputusan Nomor 11/2024: Menjadi aturan terbaru yang mencabut kedua keputusan sebelumnya (1103/2022 dan 656/2023), menegaskan posisinya sebagai acuan utama dan terkini.

6. Konteks Kebijakan

Keputusan Nomor 1103/2022: Diterbitkan sebelum UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sehingga belum mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan kepegawaian, terutama integrasi PNS dan PPPK.
Keputusan Nomor 656/2023: Mulai menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian pasca-reformasi birokrasi, tetapi belum selaras sepenuhnya dengan UU terbaru.
Keputusan Nomor 11/2024: Diterbitkan setelah UU Nomor 20 Tahun 2023, sehingga lebih selaras dengan kebijakan terbaru yang menekankan kesetaraan PNS dan PPPK serta penyederhanaan birokrasi.

Kesimpulan Perbedaan

Secara garis besar, Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dibandingkan dua aturan sebelumnya dalam hal:

Cakupan yang lebih luas (PNS dan PPPK).
Klasifikasi yang lebih rinci (klerek, operator, teknisi).
Nomenklatur yang lebih spesifik dan adaptif.
Penyesuaian yang lebih terstruktur dengan tenggat waktu jelas.
Konteks kebijakan yang lebih aktual pasca-UU ASN 2023.

Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem kepegawaian agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk digitalisasi dan fleksibilitas tenaga kerja. Jika Anda memerlukan detail lebih spesifik tentang perbedaan dalam daftar nomenklatur atau kualifikasi, Anda dapat merujuk langsung ke dokumen resmi melalui situs JDIH Kementerian PANRB.

Kesimpulan

Surat Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan pengelolaan ASN di Indonesia. Dengan fokus pada standardisasi, fleksibilitas, dan efisiensi, keputusan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja aparatur negara dalam melayani masyarakat. Bagi instansi pemerintah, keputusan ini menjadi panduan wajib yang harus diimplementasikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, menandai transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih modern dan adaptif.

Berdasarkan lampiran dalam Surat Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024, berikut adalah contoh tabel nama-nama jabatan pelaksana yang terdiri dari 4 komponen:

Nomenklatur, Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kelas Jabatan PNS, dan Kelas Jabatan PPPK:

Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	V	V
Pengelola Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	V	V
Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	V	V
Desainer Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Grafis	V	V
Illustrator Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa	V	V
Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/ TIK/Sistem Komputer	V	V
Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	V	V
Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	V	V
Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	V	V
Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma Empat) Hukum	V	X
Pengelola Penanganan Perkara	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Administrasi	V	X
Petugas Barang Bukti	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Manajemen	V	X
Penata Kelola Pemasyarakatan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan Masyarakat/Kebijakan Kesehatan	V